YANG PUNYA MAKASSAR

Kemaren ada sahabatku yang mutasi dan kembali bertugas di Makassar. Iseng-iseng aku menyuruhnya minta izin sama ‘yang punya Makassar’. Niatnya Cuma bercanda. Tapi aku jadi kepikiran, kira-kira kalau ada yang nanya siapa ‘yang punya Makassar’, saya harus jawab apa ya?

Tadi waktu aku singgah makan di sebuah rumah makan dekat kantor, aku jadi menemukan jawaban-jawabannya. Waktu lagi asik makan, masuklah dua orang anak muda usia sekolahan. Mobilnya mewah, jelas mereka anak orang kaya. Matanya, maaf, sipit. Dengan penuh percaya diri masuk ke rumah makan dan duduk di dekat meja saya. Sambil makan dengan lahap –kebetulan sangat laper, aku mencuri dengar pembicaraannya.

Mereka membicarakan aktivitas Bapak-bapaknya. Yang satu Bapaknya pemilik alat-alat berat yang rutin disewa semua proyek pemerintah. Yang satu lagi Bapaknya mengerjakan banyak proyek besar pemerintah seperti pelebaran jalan, reklamasi pantai, center point of Indonesia dan beberapa proyek strategis lainnya. Sebagai orang yang tahu berapa besaran anggaran untuk semua proyek itu, aku tak sadar menelan ludah. Sepertinya, aku sedang duduk dekat anaknya ‘yang punya Makassar’…

Beberapa waktu yang lalu, aku terlibat diskusi hebat dengan teman-teman kantor. Aku protes, mengapa begitu banyak pelanggaran bangunan dan sempadan jalan di Kota ini. Aku juga protes mengapa teguran dan kritikan Dewan tidak pernah digubris. Bahkan aku tak bosan-bosannya berkomentar ‘keras’ di media massa berbagai bentuk pelanggaran tata bangunan yang sangat ‘telanjang’ di kota ini. Hingga suatu ketika seorang teman memberikan informasi penting yang membuat saya juga menelan ludah. Ternyata pemilik sebagian besar lahan dan gedung strategis di kota ini adalah segelintir orang yang tak lebih dari hitungan jari tangan kita. Mereka itulah ‘yang punya Makassar’.

Adalagi ‘yang punya Makassar’ yang lebih hebat lagi. Jika ada lahan, termasuk pantai, yang sudah dipasangi patok atas namanya, maka 99,99% beberapa bulan kemudian lahan itu betul-betul akan jadi miliknya. Tak peduli yang menempati lahan itu orang banyak atau tidak. Tak peduli lahan-lahan itu bersertifikat atau tidak. Bahkan tak peduli lahan itu milik negara atau rakyat biasa, semuanya pasti beralih nama. Itu juga, ‘yang punya Makassar’.

Hahahahaha… Kita pasti bertanya, “Oh, yang punya bukan Walikota toh?”. Kalau itu sih pertanyaan saja sudah salah. Aku malah puyeng, tenyata yang punya Makassar bukan rakyat Makassar toh?

Sodara, percayalah, yang punya Makassar sama sekali bukan kita. Apalagi Walikota kita? Beuh, jauh... Yang punya Makassar itu yah pemilik sah (sertifikat) lahan-lahan di kota kita. Biar tidak Ge Er merasa memilki, cobalah jalan-jalan di kota ini. Tanyain siapa pemilik Karebosi, Mall, Perumahan-perumahan, Industri-industri, Tol, Pusat bisnis, Sekolah-sekolah elit, Pusat hiburan, de el el. Mereka itulah ‘yang punya Makassar’, dan jumlahnya tak lebih dari hitungan jari tangan kita.

Iya iya… aku tahu Sodara akan bertanya, “Lalu, apa gunanya Walikota dan birokrasinya? Apa gunanya Anggota Dewan yang terhormat?”

Ah, Sodara! Berat sekali rasanya menjawab pertanyaan itu sejujurnya. Birokrasi kita itu adalah kaki dan tangannya ‘yang punya Makassar’. Kalo dikampungku namanya ‘piaraan’. Birokrasi kita itu tukang stempelnya ‘yang punya Makassar’. Membuat semua pelanggarannya menjadi benar. Kata-kata mereka itulah hukum di tanah kita ini.

Lalu Anggota Dewan? Ah, Sodara! Ingin menangis rasanya. Masih ada juga yang menitip harapan sama Anggota Dewan. Mereka ini ibarat -maaf, kentut. Ya, ibarat kentut ! Suara kami itu hanya menimbulkan kehebohan sesaat, dan setelah itu senyap. ‘Yang punya Makassar’ hanya sempat berkerut mukanya karena bau kentut. Tapi setelah itu, jadi angin lewat. Ya, suara kami itu hanya angin lewat, Sodara…

Dan kita, Sodara. Kita ini budak di tanah kita. Hanya menjadi pelengkap cerita duka yang sama di semua kota di negeri tercinta ini. Hanya suara-suara sumbang yang menjadi pelengkap sunyi kerasnya kota ini. Hanya menjadi patung hidup dalam derap pembangunan yang tak punya arah…