KORUPSI, OH KORUPSI!

(untuk Indonesiaku)

Korupsi, oh korupsi!

Entah bagaimana menggambarkan dirimu apa adanya. Kau bahkan lebih tua dari usia kakek buyutku. Kau telah ada sejak manusia mengenal hidup berkelompok hingga kini, saat manusia mampu menjelajahi galaksi.

Korupsi, oh korupsi!

Entah bagaimana menjelaskan jejak-jejakmu. Kau bahkan ada disetiap negara bangsa. Bahkan karenamulah sejarah mencatat keruntuhan berbagai peradaban raksasa dimuka bumi.

Korupsi, oh korupsi!

Entah bagaimana menjelaskan asal-usulmu. Kau bahkan hadir disetiap tempat. Mulai dari lembaga pemerintah hingga pengurus masjid. Dari koorporasi raksasa hingga majelis taklim.

Ah, korupsi!

Memikirkan bagaimana menghilangkanmu adalah pekerjaan ‘orang gila’. Kau bahkan telah menjadi budaya bangsa ini. Kau adalah bagian dari kekayaan khasanah bangsa ini. Kau dapat ditemukan disetiap rekam jejak sejarah negeri ini, sejak zaman kerajaan, zaman penjajahan, hingga zaman kemerdekaan.

Korupsi, oh korupsi!

Hampir-hampir aku putus asa menyaksikan dahsyatnya ulahmu di negeri ini. Yang salah kau ubah jadi benar. Yang dusta kau ubah jadi terhormat. Hukum kau mainkan. Aparatnya kau jadikan ‘kerbau’ kesayangan. Moral birokrasi kau rusak. Pikiran rakyat kau ubah jadi bejat. Para pemimpin kami kau buat mabuk berat. Mabuk pada kekuasaan dan kekayaan, dua tanganmu yang paling dahsyat.

Korupsi, oh korupsi!

Kau memang terlaknat. Tega-teganya kau rasuki setiap elemen bangsa ini. Saat kami ingin bebas memilih pemimpin dengan hati nurani, kau datang menutupi mata hati. Senyumanmu yang berbentuk rupiah itu tentulah tak mampu kami tolak. Terlalu menggoda! Dan karena kami ini rakyat yang taat agama, tentu saja kami pandai menepati janji, meski bertentangan dengan nurani.

Korupsi, oh korupsi!

Ternyata kau pun tak puas hanya dengan merusak kami. Kau datang kepada para pemimpin kami, mengajarkan mereka tentang ‘Return of Investment’ dan ‘Break Even Point’ pada ‘bisnis’ Pemilu yang lalu. Maka rusak pulalah mereka. Kekuasaan dikelola dengan logika bisnis. Bisnis tanpa nurani. Kata Om Smith, “Modal sekecil-kecilnya untuk keuntungan sebesar-besarnya”. Maka jadilah kami ini komoditi bisnis bagi mereka. Atas nama kami, ‘RAKYAT’, mereka pun tega melakukan apa saja.

Korupsi, oh korupsi!

Inginnya aku teriak memakimu. Tapi, bukankah akan semakin tampak kegilaanku? Sebab yang ku teriaki pastinya hanya diriku sendiri. Bukankah aku yang menyodorkan lembaran lima puluh ribu rupiah agar KTP ku cepat selesai di kantor lurah? Bukankah aku juga yang menyodorkan amplop putih kepada dosen jutek agar bisa tutup strata? Bahkan aku juga yang bermohon-mohon pada Pak Polisi biar tak ditilang karena melanggar lampu merah?

Ah, korupsi…

Tega nian dikau merasuki kepribadianku. Lantas kepada siapa lagi negeri ini harus kami titipkan agar dapat terus tegak berdiri dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia? Haruskan negeri kaya nan indah ini menemui takdir keruntuhannya, sebagiamana telah terjadi pada peradaban-peradaban lain yang pernah jaya?

Korupsi, oh korupsi!

Ketahuilah, aku bahkan lebih mencintai bangsa ini dari diriku sendiri. Maka seandainya diriku ini adalah diri yang korupsi, maka biarlah rakyat menghukum mati diriku saja. Mungkin inilah satu-satunya jalan untuk memutuskan mata rantai kebiadabanmu di negeri yang kucintai ini. Dan, ketahuilah wahai korupsi! Jika anak-anak bangsa ini pun lebih mencintai negeri ini dibanding diri mereka sendiri. Maka hukuman mati, adalah harga yang pantas untuk para koruptor yang menjadi pengikut setiamu. Bahkan ketika itu adalah aku, kami dan mereka yang mencintai negeri ini. Biarlah kami sendiri yang menyiapkan peti-peti mati untuk mereka yang korupsi. Disini, di negeri tercinta ini…

Readmore »»

QUO VADIS PERUSDA KOTA MAKASSAR

Sebagai sebuah kota besar yang terus berkembang, Kota Makassar telah menjadi salah satu target investasi yang menjanjikan. Kehadiran para investor diberbagai sektor ini telah berperan besar dalam meningkatkan taraf hidup orang banyak terutama karena daya serap tenaga kerja yang cukup besar pula. Akan tetapi, trend positif ini harus diikuti oleh perlindungan hak warga kota khususnya hak dasar kesejahteraan. Oleh karena itu keberadaan Perusda (BUMD) merupakan keniscayaan untuk menghindari komersialisasi bisnis murni semua sektor, terutama hak-hak dasar warga Kota.

Meskipun demikian, bukan berarti pengelolaan perusda itu semata-mata untuk peran-peran sosial. Dalam perspektif bisnis, perusda memiliki posisi yang sangat strategis. Faktanya sebagian besar perusda adalah pelaku bisnis monopoli dalam sektor-sektor strategis. Dengan kondisi seperti ini, perusda memiliki potensi penghasil keuntungan yang sangat besar. Oleh karena itu, sebagian besar perusda ini seharusnya menjadi ‘powerhouse’ pemerintaah kota untuk menambah Pendapatan Asli Daerah.

Namun demikian, pada faktanya, ‘das sein’ ini tidak terjadi. Bahkan beberapa perusda terus menerus merugi dalam waktu yang lama. Dari enam perusda yang dimiliki Kota Makassar (PDAM, PD Parkir, PD Terminal, PD Pasar, PD RPH dan PD BPR), hanya PD Parkir yang memberikan tambahan PAD secara memadai ke dalam Kas Pemerintah Kota. Itu pun karena pemerintah kota tidak membutuhkan modal untuk mengelolalnya. Tidur pun, perparkiran akan tetap menghasilkan, sebab sebagian besar titik-titik parker strategis dipihakketigakan.

Paling parah adalah PD Air Minum. Investasi milyaran rupiah oleh pemerintah kota bukannya meberikan laba, tetapi justru menumpuk utang. Sebagai perusahaan monopoli bagi penyediaan air bersih warga kota, seharusnya perusahaan ini mampu mengkapitalisasi modal yang dimiliki untuk memberikan layanan terbaik dan menghasilkan PAD yang besar. Kasus yang sama juga terjadi pada PD Rumah Potong Hewan. Sebagai perusahaan monopoli yang menjadi satu-satu supplier daging ternak berizin di Kota Makassar, PD RPH belum memberikan kontribusi yang menggembirakan.

Tak kalah kacaunya PD BPR. Salah satu perusda yang ‘hidup segan mati pun enggan’. Betapa tidak, perusahaan perkreditan ini tidak pernah mampu mengembalikan investasi pemerintah yang begitu besar. Bahkan asset-aset yang dimiliki sebagai jaminan nasabah dibiarkan rusak dan terlantar. Setali tiga uang, PD Pasar malah menyisakan banyak masalah ketimbang solusi bagi pedagang. Kerjasama dengan pihak ketiga banyak merugikan pedagang kecil dengan berbagai pungutan dan beban yang diberikan pengelola. Dari segi pemasukan PAD pun, PD Pasar sangat mengecewakan. Begitu pun dengan satu perusda lainnya, PD Terminal.

Sesungguhnya kritikan tajam terhadap kinerja berbagai perusda ini sudah sangat sering dilontarkan, baik oleh kalangan pengamat, LSM maupun DPRD. Akan tetapi respon pemerintah lebih cenderung apologis ketimbang lebih serius membenahi kinerja perusda. Tidak adanya ‘political will’ dari pemerintah kota ini menyebabkan kondisi perusda berlarut-larut dan tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

Menurut hemat saya, permasalahan utama semua perusda ini sama: MISMANAJEMEN. Apa yang dibutuhkan sebuah perusahaan bisnis untuk tumbuh dan berkembang selain ketersediaan modal dan lingkungan strategis yang mendukung? Modalitas yang dimiliki oleh semua perusda kota Makassar saat ini jika dikelola oleh orang yang tepat dan SDM yang kompeten akan mewujudkan ‘powerhouse’ yang mapan untuk mendukung pertumbuhan kota Makassar sebagai kota metropolitan.

Tetapi masalahnya bukan cuma itu. Selain mis manajemen, perusda juga masih menjadi sapi perahan penguasa dan sumber pembiayaan politik. Positioning seperti itu membuat manajemen perusda tidak lagi ditunjuk berdasarkan kompetensi dan profesionalisme tetapi berdasarkan pertimbangan politik. Sehingga akar permasalahan dari ‘pembusukan’ sistemik yang terjadi di hampir semua perusda yang dimiliki kota Makassar adalah ‘political will’ dari walikota sebagai pimpinan untuk mengubah haluan kebijakan yang telah mengakar ini demi kebaikan seluruh warga kota.

Apa yang diharapkan oleh warga kota ini bukan lagi berbagai apologi pemerintah kota atas kegagalan hampir semua perusda sebagai BUMD, melainkan sebuah gebrakan besar yang terencana untuk membenahi perusda. Kepentingan pribadi, kolega, kartel dan politik yang selama ini mencengkram perusda harus dibongkar dan mulai menata proses bisnisnya secara professional. Dan untuk itu memang membutuhkan keberanian serta ketegasan. Bahkan walikota harus berani melawan arus politik yang cenderung ‘memelihara’ tradisi kartel dan korup dalam mengelola kota Makassar yang kita cintai ini.

Tetapi persoalannya, beranikah walikota kita?

Readmore »»