Visi Kota Dunia
Ketika saya diminta tanggapan oleh beberapa rekan wartawan tentang perjalanan Walikota Makassar keliling Amerika, saya menjawab “setuju!”. Setuju karena sejak awal Walikota Makassar telah mendeklarasikan visinya untuk menjadikan Makassar sebagai kota dunia. Dan jika kita ingin membangun Makassar sebagai kota dunia maka “wajib” bagi kita melakukan banchmarking dengan kota dunia juga. Seperti itulah Daeng Xiao Ping memulai perubahan di China. Dari sebuah negara miskin menjadi raksasa dunia. Daeng Xiao Ping, melakukan banchmarking terhadap beberapa negara maju, termasuk Amerika dan Singapura.
Bagi saya, salah satu kontribusi penting Walikota Makassar saat ini adalah ketika beliau menancapkan sebuah visi yang obsesif bagi Kota Makassar, “Kota Dunia”. Bagi sebagian orang mungkin terlalu mengawang-awang. Tetapi bagi saya, seperti itulah seharusnya visi. Bukan sekedar deretan kata-kata yang normatif dan miskin makna. Visi Makassar menjadi Kota Dunia adalah visi yang mengajak kita berimajinansi, dan melahirkan banyak gagasan-gagasan perubahan dari berbagai perspektif dan disiplin ilmu sebagai jalan merealisasikan visi tersebut. Setidaknya, visi ini telah memberikan kita arah hendak kemana kota kita ini.
Bom Waktu Persoalan Kota
Namun jika kita membandingkan kondisi Makassar saat ini dengan visi kota dunia, tentu saja kita patut mengurut dada. Persoalan perkotaan bukannya teratasi tetapi malah semakin menjadi-jadi. Sebutlah misalanya persoalan kemacetan, seperti tidak ada solusi. Tiap sore sepulang kerja warga kota harus bersabar oleh antrian kemacetan hingga berjam-jam. Bahkan dititik tertentu (seperti Antang) kamacetan total hampir terjadi setiap hari. Persoalan kemacetan ini jika tidak segera diselesaikan pasti akan menjadi bom waktu persoalan kota yang lebih besar lagi di masa depan.
Persoalan lainnya adalah sanitasi dan persampahan. Sungguh ironis, sebuah kota besar seperti Makassar dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,5 juta jiwa hanya didukung oleh 1 unit IPAL efektif. Itu pun tidak terintegrasi dengan IPAL Komunal yang dimiliki warga. Lantas dikemanakan semua limbah yang diprodeksi oleh kurang lebih 1,5 juta penduduk Makassar itu dibuang? Efeknya tentu saja akan merusak kualitas air tanah kita beberapa tahun yang akan datang. Belum lagi persoalan sampah. Tumpukan sampah yang telah menggunung di TPA Tamangapa tak mungkin kita biarkan seperti itu. Harus ada langkah strategis pengolahan sampah agar gunungan sampah di TPA tidak menjadi bom waktu.
Pembangunan juga semakin tidak terkendali. Pemerintah sangat tidak konsisten dengan pembagian kawasan sesuai dengan RTRW yang lama. Bangunan Mall dimana-mana. Bangunan Ruko Dimana-mana. Mini market dimana-mana. Bangunan Hotel dimana-mana. Pembagian 13 kawasan strategis terpadu sepertinya hanya isapan jempol belaka. Daya dukung perkotaan seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) jauh dari amanat UU No. 26 Tahun 2007 yaitu 30% dari luas daratan. Sebuah gambarang calon kota dunia yang gersang.
Ada juga persoalan tahunan seperti banjir. Di beberapa kawasan banjir sudah menjadi langganan warga, dan sepertinya belum akan memiliki solusi untuk bebrapa waktu yang akan datang. Dan masih banyak lagi persoalan lainnya: kebakaran, kesemrawutan pasar, penataan becak motor, penataan PKL, dan banyak lagi yang tidak bisa disebutkan disini.
Memulai Dari Rencana
Banyaknya persoalan kota yang kita hadapi saat ini bukan berarti menutup kemungkinan untuk mewujudkan Makassar menuju Kota Dunia. Kita semua warga Kota Makassar tentu saja tidak ingin mengikuti jejak Kota Jakarta saat ini, hopeless. Hanya saja, memperbanyak jalan-jalan keliling dunia juga tidak akan menyelesaikan apa-apa. Yang lebih dibutuhkan dari pemerintah saat ini adalah menyusun sebuah rencana, Master Plan Kota Makassar 2030.
Sungguh sebuah ironi, ketika pembangunan kota terus merangkak setiap hari sementara master plan kota tidak ada. Cepat atau lambat, rumah yang kita huni ini segera menjadi kota tanpa masterplan. Padahal sebagian besar persoalan kota hari ini berawal dari konsistensi pemerintah terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Makassar.
Entah apa yang ada dalam benak pemerintah Kota Makassar saat ini, padahal semua daya dukung untuk menyusun RTRW Kota Makassar 2030, seperti dukungan politik, anggaran dan RTRW Propvinsi Sulsel telah ada. Kita menunggu politicalwill dari Walikota Makassar untuk segera mendesain Masterplan Kota Makassar 2030. Semoga sepulang dari Amerika, Walikota dan kabinetnya menindaklanjuti dengan keseriusan menyusun RTRW, agar jelas bagi warga kota ini, akan dibawa kemana kota Makassar ke depan. Quo Vadis Kota Dunia?
